LPKNM.com - Surabaya. Pidato Presiden I RI Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah
yang tak dapat disangkal. Fakta itu menunjukkan bahwa Soekarno adalah
penggali Pancasila. Agar momen kesejarahan itu tak hilang, maka 1 Juni
harus dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila.
Demikian kesimpulan yang terungkap dalam seminar nasional bertema "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur di Surabaya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah. Sementara, Ketua PB NU Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga pengurus PB NU Saifullah Yusuf menyampaikan pidato terkait tema seminar.
Hasto mengatakan, kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagi hari lahir Pancasila sungguh patut diapresiasi oleh PDIP.
"Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh DR Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujar Hasto.
Hasto menegaskan, pemahaman terhadap semangat kelahiran Pancasila tersebut terkait dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia merdeka. Hal itu diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno ketika bertemu dengan petani yang bernama Pak Marhaen.
Dengan demikian, kembali kepada Pancasila juga dimaknai sebagai watak pembebasan dan keberpihakan terhadap rakyat jelata (wong cilik). Watak itu untuk merubah tata pergaulan hidup yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," ujar Hasto.
Dia menambahkan, PDIP dan NU memiliki sejarah panjang terkait dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia. "PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final. Pancasila yang pertama kali disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," katanya.
Demikian kesimpulan yang terungkap dalam seminar nasional bertema "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur di Surabaya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah. Sementara, Ketua PB NU Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga pengurus PB NU Saifullah Yusuf menyampaikan pidato terkait tema seminar.
Hasto mengatakan, kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagi hari lahir Pancasila sungguh patut diapresiasi oleh PDIP.
"Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh DR Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujar Hasto.
Hasto menegaskan, pemahaman terhadap semangat kelahiran Pancasila tersebut terkait dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia merdeka. Hal itu diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno ketika bertemu dengan petani yang bernama Pak Marhaen.
Dengan demikian, kembali kepada Pancasila juga dimaknai sebagai watak pembebasan dan keberpihakan terhadap rakyat jelata (wong cilik). Watak itu untuk merubah tata pergaulan hidup yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," ujar Hasto.
Dia menambahkan, PDIP dan NU memiliki sejarah panjang terkait dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia. "PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final. Pancasila yang pertama kali disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," katanya.